Mengorbankan rakyat adalah "energi" bagi penerus Orde Baru

Oleh Hafis Azhari*

Bila kita mencermati jejak-langkah Bung Karno, serta gagasan pemikirannya tentang "demokrasi terpimpin", maka kita dapat menangkap adanya konsep politik universal yang melampaui sejarah politik Indonesia, bahkan melampaui pemikiran-pemikiran cerdas dari kalangan intelektual manapun.

Sepak-terjang pemikiran revolusioner dari Bung Karno, menelusuri proses penemuan jati-diri manusia, seperti halnya ia sering memberi amanat bahwa hakekat manusia Indonesia adalah "pemimpin" atau "khalifah" di muka bumi, yang harus bertanggungjawab kepada apa-apa yang dipimpinnya. Dan pemimpin yang sifat hakekatnya putih akan beranak putih; pemimpin yang sifat hakekatnya abu-abu akan beranak abu-abu; bergitupun pemimpin yang sifat hakekatnya hitam akan beranak hitam. Karenanya setiap pemimpin harus betul-betul sadar bahwa ia adalah "pencipta" yang memberi induksi kepada kesadaran dan peradaban rakyatnya, sedangkan pihak yang dipimpin hanyalah "peniru" yang meneladani jejak-langkah sang pemimpinnya.

Angkatan muda Indonesia harus pintar menyerap gagasan-gagasan Bung Karno terutama tentang konsep kepemimpinan dunia yang diungkap di berbagai kesempatan, yakni suatu konsep yang nampak berbeda dengan corak kepemimpinan demokratis yang selama ini digembar-gemborkan, yang mestinya berfungsi selaku pendidik yang menanamkan kebaikan, namun yang berjalan justru memanfaatkan kebodohan dan ketidaksadaran rakyatnya agar leluasa melenggang melestarikan kekuasaannya. Bagi politik kekuasaan semacam ini, tak mungkin ditemukan solusi apapun bagi kesejahteraan rakyat, namun justru merasa dirugikan apabila rakyatnya jadi cerdas dan melek politik, melek budaya dan ekonomi, yang dinilainya sebagai ancaman yang mengusik kursi kekuasaan yang dianggap keramat dan abadi itu.

Konsep dasar politik kekuasaan yang masih berlaku di negeri ini sangat bertolak-belakang dengan konsep yang digagas para founding fathers yang dengan tulus berjuang memberdayakan potensi-potensi manusia Indonesia, tanpa pandang bulu. Bung Karno tak bosan-bosan mengingatkan agar rakyat Indonesia jangan kejangkitan denkfout, kephobian atau kepanikan pada perbedaan-perbedaan golongan, suku-bangsa, agama dan aliran kepercayaan apapun. Sedangkan yang diperjuangkan para politisi dan penguasa (yang mewarisi Orde Baru) justru melestarikan kephobian dan ketakutan massa, bahkan menganggap dirinya akan tetap jaya dengan mengumbar seribu teror dan ketakutan kepada segenap rakyatnya. Loyalitas yang dibangun bukanlah atas dasar ketulusan tanpa pamrih untuk mendewasakan rakyat, namun hanya berdasarkan ketaatan yang berat-sebelah serta dipaksakan kepada pihak yang dianggap bawahannya.

Itulah yang menyebabkan masyarakat dunia selalu terbelenggu dan terbodohi oleh obsesi dan ambisi para penguasa yang sibuk menyangkal dan mendramatisir masalah, tanpa sungguh-sungguh mau belajar untuk memahami kekeliruan dan kekurangan dirinya, hingga setiap kritik dan pesan yang disampaikan, selalu dihadapi dengan prasangka-prasangka buruk yang mengundang anarki dan represif dengan mengatasnamakan stabilitas negara. Padahal tugas yang hakiki dari seorang pemimpin adalah membangkitkan dan memberdayakan potensi-potensi seluruh rakyatnya, lantas bagaimana fungsi kepemimpinan itu ketika memandang rakyat sebagai ancaman yang mencurigakan, dan bukan sebagai anak-didik yang harus dirangkul dan diperlakukan secara baik dan adil?

Dalam kaitan ini seorang budayawan Y.B. Mangunwijaya pernah menyatakan bahwa konsep kekuasaan tak pernah mengenal istilah "ketulusan" dan "keikhlasan". Dan selama bangsa kita tidak berpijak pada jejak-langkah founding fathers maka sulit untuk menyadari siapa yang harus berkorban bagi siapa? Apakah layak seorang pemimpin menuntut hak-haknya atas rakyat, selama ia belum memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin jujur yang layak diteladani oleh rakyatnya? Apakah seorang pemimpin sanggup berkorban dengan mangatakan "cukup", lantas rela mendistribusikan amal dan energinya demi kemaslahatan rakyat-banyak?

Hal-hal seperti inilah yang menjadi perhatian serius bagi pemikiran Bung Karno, suatu impian dan cita-cita luhur bagi sorga Indonesia yang dihuni oleh penduduk-penduduk berbakat dan berkualitas yang berjuang saling mencerdaskan dan mendewasakan, ketimbang mengumbar fitnah dan propaganda kosong, tanpa disertai tiang dan pondasi yang kelak meruntuhkan dirinya sendiri.

Karena itu sedikit bicara baik dan benar, akan sangat bermanfaat daripada sejuta omongan yang tak jelas ujung-pangkalnya. Begitupun dalam memahami konteks Gearakan 30 September 1965, Bung Karno sejak pagi-dini tak mau terjebak di wilayah prasangka dan hypothesis belaka, namun tekun menelusuri sinthesis untuk menemukan benang-benang merah dari substansi persoalan yang sesungguhnya.

Demikianlah Bung Karno bapak bangsa kita. Ia mendambakan kemandirian rakyat yang lebih memahami kualitas daripada kuantitas, memahami hal-hal prinsipil yang harus menjadi prioritas, daripada menghabiskan waktu dan energi untuk mengurusi soal-soal remeh dan sepele semata. Sedangkan pemimpin yang terus-menerus bersemangat membodohi dan mengelabui rakyatnya, sebetulnya tak lebih dari seorang pecundang yang akan mengusik kebebesan berpikir, serta merecoki pemekaran kedewasaan rakyatnya sendiri.

Karenanya ia pun pernah berpendapat bahwa asas kekuasaan dunia yang selama berabad-abad mempunyai prinsip "menang-kalah", kini harus dirubah pada prinsip-prinsip yang berasas pada soal baik atau jahat, benar atau salah atau keliru.

Dengan demikian akan mudah ditemukan garis pemisah dalam sejarah republik kita: siapakah pahlawan yang menanamkan benih-benih kebaikan dan keindahan, atau siapakah pecundang yang mewariskan ketakutan, kebencian dan kerusakan di mana-mana?

Dalam buku "100 Tahun Bung Karno (Sebuah Liber Amicorum)" Joesoef Isak telah menorehkan garis besar bahwa pergelutan keindonesiaan kita akan terus-menerus mengalami problem kemanusiaan yang universal, yakni tarik-menarik antara kepentingan demokrasi liberal ataukah bentuk demokrasi yang terarah dan terpimpin? Karena itu sosok kepemimpinan Bung Karno (dengan segala kekurangannya) tetaplah menjadi prioritas cermin dan teladan yang mengungguli semua tokoh Indonesia manapun.

"Bung Karno adalah intelektual dan pejuang revolusioner yang berani mengorbankan kepentingan pribadinya demi keselamatan bangsanya," demikian tandasnya.

Hingga kita pun teringat pada pernyataan sahabat dekatnya Pramoedya Ananta Toer, yang suatu kali menegaskan pada saya (sebelum wafatnya): "Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menilai Bung Karno sebagai diktator. Tapi justru dialah politikus dan negarawan satu-satunya dalam sejarah politik modern yang berhasil menyatukan negeri dan nasionnya tanpa meneteskan darah!" Kemudian Joesoef lebih melengkapi dan membandingkannya dengan Soeharto dan Orde Barunya yang tega membantai dan menjebloskan ke penjara jutaan warganegaranya sendiri, hingga Indonesia merasa kehilangan manusia-manusia berbakat dan berpotensi bagi pondasi-pondasi pembangunan bangsa yang bermoral dan beradab, yang akibatnya telah kita rasakan bersama.

Mari kita menghargai dan menghormati bapak-bapak bangsa yang berhak mendapat kehormatan, yang telah mengilhami kebenaran sebagai kebenaran, dan telah membuka pintu-pintu gerbang bagi fajar pencerahan Indonesia di masa yang akan datang.

Bung Karno telah memberi teladan bagi kita semua bahwa persoalan "kebaikan" bukanlah monopoli bagi orang kapitalis atau komunis, kanan-kiri, Kristen-Islam, Jawa-Sunda atau militer-sipil, tapi merupakan hak bagi sang penanam kebaikan yang pasti akan terkenang dalam sejarah (dengan sendirinya). Karena toh pada akhirnya seorang manusia tak mungkin menyiasati dirinya sendiri agar tercatat dalam sejarah....

Banten, 13 Desember 2008
*Ketua Kelompok Kerja Perumusan Sejarah Indonesia (K2PSI)